 SOEHARTO/IST |
Buku setebal 524 halaman itu diangkat dari rekaman pembicaraan antara Wiranto dengan Soeharto ketika Wiranto menjadi ajudan Soeharto antara 1991 hingga 1997.
Dalam kata pengantar yang ditulis Wiranto di buku itu, mantan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan ini memuji Soeharto sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah ragu dan sebaliknya selalu tegas dalam mengambil keputusan.
Menjawab pertanyaan Wiranto suatu kali, Soeharto mengatakan, ketika seorang pemimpin dihadapkan pada posisi pilihan yang sulit karena begitu berisiko, maka: “Pilihlah keputusan yang tidak merugikan rakyat, maka itulah keputusan yang mungkin kurang baik, tetapi pasti benar.”
Soeharto, tulis Wiranto, adalah seorang pemimpin yang tidak mau menyakiti rakyat, termasuk dalam hal-hal yang kecil, seperti kemacetan di jalanan akibat rombongan presiden.
Suatu hari, ketika rombongan presiden dalam perjalanan ke Halim Perdanakusumah, Soeharto menepuk bahu Wiranto dan berkata: “Wiranto, beritahukan polisi, mereka itu (pengguna jalan tol) jangan diberhentikan, sebab mereka itu kan membayar untuk bebas hambatan. Jangan karena saya lantas diberhentikan. Biarkan saja mereka tetap berjalan. Lambat kan tidak apa-apa.”
Hal lain yang memperlihatkan Soeharto tak mau kehadirannya mengganggu rakyat adalah ketika Soeharto dan Ibu Tien naik haji untuk pertama kalinya di tahun 1991. Selain Soeharto dan Ibu Tien, beberapa anggota keluarga juga ikut dalam rombongan ke Mekkah. Soeharto meminta Wiranto yang mengatur perjalanan itu.
“Jangan sekali-kali menggunakan fasilitas negara, biaya negara, maupun perangkat kepresidenan,” pesan Soeharto.
Dalam pelaksanaannya, demikian Wiranto dalam sambutan itu, Soeharto dan keluarganya memang diberangkatkan bersama dengan kloter masyarakat umum tanpa sama sekali melibatkan perangkat, fasilitas apalagi biaya negara.
Wiranto menyampaikan rencana peluncuran buku itu menjelang tengah hari tadi (Kamis, 10/3) di ruang rapat Fraksi Partai Hanura. Di saat bersamaan, masyarakat Indonesia sedang menanti-nanti reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang telah diisyaratkan Presiden SBY pekan lalu.